infonesia.xyz – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara ( ASN ) agar tidak berpihak pada calon tertentu saat Pemilu dan Pilkada 2024.

Tito mengimbau agar ASN berlaku profesional, meski tetap memiliki hak politik dan hak pilihnya ketika pemilu. Hal tersebut berlandaskan pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN .

” ASN memiliki hak politik dan hak untuk memilih, tapi tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk berpihak kepada calon partai tertentu,” katanya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 22 September 2022.

Tito menyampaikan, ASN perlu menjaga kehangatan demokrasi tanpa merusaknya.

“Dalam demokrasi saya kira memang harus menghangat karena itulah demokrasi, tapi yang dijaga jangan sampai menghangat itu kemudian menjadi rusak,” tuturnya.

Menurutnya, ASN yang mampu menjaga sikapnya, merupakan orang-orang yang menjunjung tinggi keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini, Mendagri telah menandatangani keputusan bersama untuk mengawal sikap netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada yang bakal serentak dilaksanakan tahun 2024 mendatang.

Penandatanganan tersebut disambut dengan hangat bersama kelima instansi negara, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Tito berpendapat, penandatangan keputusan bersama berisikan pedoman pembinaan yang dapat mengawasi sikap netralitas ASN dalam kegiatan Pemilu dan Pilkada mendatang. Nantinya, ASN akan diberi amanah untuk memimpin jalannya roda pemerintahan di tengah momentum pencarian pemimpin negara terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas turut menyampaikan bahwa netralitas ASN sangat diutamakan demi menciptakan demokrasi yang profesional di masyarakat.

Bagi ASN yang melanggar ketentuan yang telah disepakati oleh instansi negara, maka akan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi ringan hingga sanksi terberat sekali pun.

“Sudah ada proses yang sudah disepakati, nanti di birokrasi ada KASN, kemudian ada beberapa sanksi lain, mulai peringatan sampai pemberhentian jika memang mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran berat dalam soal ini,” ucap Anas. (Aura Nur Aprilliani)***