infonesia.xyz – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), salah satunya ialah Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD).

Saat jumpa pers di Gedung KPK pada Jumat dini hari, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang cukup.

Bukti tersebut hasil dari pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan terkait dugaan korupsi tersebut.

“Selanjutnya, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan, berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka ,” kata Firli.

Adapun 10 orang tersangka tersebut, terdiri dari enam orang tersangka sebagai penerima dan empat tersangka lainnya sebagai pemberi suap.

Penerima suap

1. Sudrajad Dimyati (SD), Hakim Agung pada Mahkamah Agung .2. Elly Tri Pangestu (ETP), Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung .3. Desy Yustria (DY), PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung .4. Muhajir Habibie (MH), PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung .5. Redi (RD), PNS Mahkamah Agung .6. Albasri (AB), PNS Mahkamah Agung .

Pemberi suap

1. Yosep Parera (YP), seorang pengacara.2. Eko Suparno (ES), seorang pengacara.3. Heryanto Tanaka (HT), swasta/ debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana).4. Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS), swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana).

Untuk kebutuhan penyidikan, para tersangka diketahui akan ditahan selama 20 hari pertama oleh tim penyidik.

Penahanan terhadap peara tersangka terhitung mulai 23 September 2022 hingga 12 Oktober 2022.

Diketahui ETP dan DY akan ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK , MH akan ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, AB ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur, YP ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, dan ES akan ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.

Menurut keterangan Firli tersangka pemberi suap akan dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka penerima akan disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Tini Fitriyani)***