infonesia.xyz – Ekonom transportasi dan energi dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Alloysius Joko Purwanto menyebut langkah pemerintah untuk ganti mobil dinas jadi mobil listrik patut diapresiasi.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa langkah tersebut perlu dikaji matang-matang. Sebab jika tidak, ia menilai transisi ini malah akan jadi bumerang.

Adapun beberapa hal yang harus jadi pertimbangan menurutnya adalah soal pendanaan dan kesiapan infrastruktur.

Mengenai pendanaan, Alloysius membagi pandangnya jadi dua, yakni kesiapan pendanaan jangka panjang dan jangka pendek.

Ia menilai, dari jangka pendek, kebijakan transisi mobil listrik terlihat tidak adil. Apalagi, momentum yang dipilih adalah ketika masyarakat masih turun melancarkan gelombang protes kenaikan BBM .

Menurutnya, meski pemerintah sudah memberikan bantuan BLT BBM , sikap demo masyarakat menunjukkan mereka tidak percaya pada efektivitas BLT.

Sedangkan, berbanding terbalik, bila dilihat secara jangka panjang, Alloysius menilai investasi ke mobil listrik adalah kebijakan yang tepat.

“Namun, kalau kita mau melihat jangka panjang, kebijakan pengurangan BBM dan investasi di teknologi bersih seperti kendaraan listrik bagi saya adalah kebijakan yang tepat,” katanya.

Hal ini menurutnya juga akan berdampak positif pada neraca ekspor dan impor.

“Di luar transisi energi, kebijakan ini juga berdampak positif bagi neraca ekspor-impor di masa mendatang. Impor BBM kita masih begitu besar dan elektrifikasi kendaraan adalah salah satu cara menguranginya,” kata Alloysius.

Sedangkan, peneliti dari Center of Indonesian Policies Studies (CIPS) Krisna Gupta melihatnya dari sisi yang lain.

Ia mempertanyakan asal mobil listrik atau electric vehicle (EV) yang akan digunakan pemerintah.

“Kalau impor sih berarti tidak ketemu dengan tujuannya. Tentu kecuali punya tujuan yang lain selain mendorong industri EV domestik,” ujarnya.

Dari sisi pendanaan, menurutnya ada banyak hal yang lebih mendesak daripada transisi ke mobil listrik .

“Ada banyak hal yang lebih urgent didanai ketimbang sektor EV, apalagi sekarang seluruh dunia lagi latah EV domestik,” katanya.

Lebih lanjut, selain dari sisi pendanaan, kesiapan infrastruktur juga perlu jadi pertimbangan.

Seperti diketahui, mobil listrik membutuhkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

Alloysius menilai, fasilitas tersebut masih kurang di Indonesia. Faktanya, baru terdapat 332 unit SPKLU/Charging Station di 279 lokasi publik.

Sedangkan, jumlah SPBKLU/Battery Swap Station ada 369 tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, sepertiga dari jumlah diatas terpusat di Jakarta.

“Saya sendiri belum melihat adanya strategi pembangunan SPKLU yang jelas dari pemerintah, padahal ketersediaan SPKLU adalah salah satu faktor penting untuk suksesnya penetrasi kendaraan listrik di pasaran,” tutur Alloysius.

Ia melanjutkan, strategi pembangunan SPKLU bukan hanya sekedar jumlah dan kapan akan dibangun, melainkan harus memperhatikan banyak hal lain.

“Strategi seharusnya ini mencakup banyak hal, bukan sekedar jumlah fasilitas dan kapan akan dibangun, tapi juga bagaimana penyebarannya secara ruang dan wilayah, kapan diharapkan pengguna akan mengisi, tipe pengisian daya, standarisasi, interoperabilitas, pembiayaan, dan lain-lain,” katanya. (Asri Turana Restaripani)*** **