infonesia.xyz – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau secara langsung penerima manfaat Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah ( BSU ) tahun 2022 di PT Adhiya Avia Prima Kota Tangerang, RM Ayam Goreng Suharti Jakarta Selatan, Baznas Kota Bogor, dan PT Venus Prima Sentosa Kota Bogor.

Pada peninjauan tersebut, Menaker menyapa dan melakukan dialog dengan para pekerja terkait BSU .

“Alhamdulillah dari kunjungan di 4 titik hari ini, para pekerja sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan sudah mendapatkan BSU ,” kata Menaker di Bogor, Jumat, 23 September 2022.

Menaker menjelaskan, BSU merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada para pekerja dan pengusaha yang telah menyertakan para pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Karena kalau para pekerja tidak diikutkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, berarti tidak ada jalan mendapatkan BSU ,” ucapnya.

Selain itu, sambungnya, BSU juga dalam rangka meringankan para pekerja dalam memenuhi keperluan sehari-hari sebagai akibat dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

“Ini adalah pengalihan subsidi BBM yang diterimakan langsung oleh para pekerja.Mudah-mudahan program ini memberikan manfaat untuk para pekerja di Indonesia,” ucapnya.

Salah seorang penerima BSU , Noor Ridwan Bin Taswadi (51) yang juga diajak dialog Menaker menyatakan terima kasihnya kepada pemerintah.

Ia mengatakan, BSU yang diterimanya membantu meringankan kebutuhan sehari-hari.

“Saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah, khususnya bapak presiden dan Bu Menaker,” katanya.

Seperti diketahui, program BSU 2022 diberikan 1 kali kepada pekerja/buruh sebesar Rp 600.000 yang memenuhi persyaratan.

Syaratnya adalah

– Warga Negara Indonesia (WNI)Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan s/d Juli 2022.

– Gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta.

– Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh.

– Bukan PNS, TNI dan Polri

– Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.***