infonesia.xyz“Kita tunggu Pak Jokowi membuat turunan (UU PDP ) untuk membentuk tim ini,” ujar Ismail Fahmi pada Jumat, 23 September 2022, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Menurut Ismail, komisi PDP ini harus menjadi lembaga independen yang kuat semacam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sehingga, tidak boleh sekadar berbentuk Satuan Tugas ( Satgas ) atau elemen yang berada di bawah kementerian dan lembaga.

“Tidak bisa dalam bentuk Satgas di bawah kementerian dan lembaga, itu nanti akan memperlemah saja,” ujarnya.

Ia juga menyebut, di sejumlah negara maju seperti Singapura, lembaga perlindungan independen untuk data pribadi sudah lama dibentuk, contohnya seperti Personal Data Protection Commission Singapore, demikian pula sejumlah negara lain di Eropa.

Perlindungan data pribadi ini memang perlu dibentuk, mengingat beberapa minggu terakhir, masyarakat Indonesia mendapatkan banyak kabar kebocoran data pribadi yang menimpa sejumlah petinggi negeri oleh seorang hacker bernama Bjorka.

Terkait dengan perlindungan data pribadi ini, Ismail Fahmi juga menuturkan bahwa selama ini Kominfo telah menyusun regulasi, sedangkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hanya bertugas dalam mengedukasi dan memperkuat perlindungan PDP .

Akan tetapi, hingga saat ini pemerintah belum mencaturkan lembaga yang membuat panduan, aturan, dan memberi sanksi denda.

“Sedangkan yang membuat panduan, aturan dan memberi sanksi denda itu belum ada,” ujarnya.

Oleh karena itu, UU PDP yang telah disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 pada Selasa, 20 September 2022 merupakan langkah awal pemerintah untuk menghadirkan perlindungan data pribadi agar semakin baik.

Sayangnya, dari keterangan pengamat medsos itu, lembaga di UU PDP untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat ini belum ditetapkan secara penuh oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi adanya di UU PDP ini di mana lembaga (perlindungannya) itu belum ditetapkan masih diserahkan kepada Presiden,” tuturnya. (Tini Fitriyani)***