infonesia.xyz – Semua jajaran Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dilarang keras mempromosikan kandidat tertentu dalam Pemilu maupun Pilkada . Hal ini karena profesi ASN pihak yang netral dan profesional.

Karena itu, Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian mewanti-wanti supaya ASN tidak menggunakan kekuasaan untuk berpihak pada calon atau partai politik tertentu pada Pemilu dan Pilkada 2024.

” ASN memiliki hak politik dan hak untuk memilih, tapi tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk berpihak kepada calon partai tertentu,” kata Mendagri Tito Karnavian .

Tito memaparkan, walaupun pada 2024 nanti suhu politik akan menghangat, ASN harus konsisten tidak berpihak supaya pemerintahan tetap berlangsung dengan baik.

Ia telah menandatangani Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada .

“Salah satu yang dijaga adalah netralitas ASN karena ASN mesin pemerintah, mesin pemerintah negara, baik pusat maupun daerah. Kami tentu mengawasi agar ASN – ASN tetap profesional, tenaga-tenaga profesional yang nonpartisan,” tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara..

Penandatanganan ini dilakukan pada Kamis, 22 September 2022 di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Penandatanganan juga dilaksanakan oleh Kemenpan RB, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Tito memberikan apresiasi pada kegiatan tersebut karena merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung kesuksesan Pemilu .

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas memaparkan jika netralitas ASN sangat penting untuk jalannya pelayanan publik yang profesional.

Kata Azwar, apabila ASN tak netral, itu akan mengganggu pelayanan publik. Ia memaparkan, pemerintah akan memberi sanksi yang telah diatur Undang-Undajg pada ASN yang melanggar.

“Sudah ada proses yang sudah disepakati, nanti di birokrasi ada KASN, kemudian ada beberapa sanksi lain, mulai peringatan sampai pemberhentian jika memang mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran berat dalam soal ini,” kata dia.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memaparkan, pihaknya akan mengawasi alur Pemilu secara bertanggungjawab dan profesional.

Apabila terbukti melanggar dan tidak netral, Bawaslu dan lembaga/kementerian yang bersangkutan akan memberi sanksi.***