infonesia.xyz – Kasus tindak pidana korupsi seakan tidak pernah ada habisnya. Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) dan menetapkan beberapa orang sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

Umumnya, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat terbagi atas empat jenis.

Lantas, mengapa pejabat begitu rentan melakukan korupsi ?

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berikut adalah faktor-faktor yang disinyalir menyebabkan terjadinya korupsi .

1. Monopoli Kekuasaan

Para pejabat , khususnya kepada daerah, diketahui memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengelolaan anggaran, pemberian izin sumber daya alam, pengadaan barang serta jasa, dan hal lainnya dalam pemerintahan daerah.

Besarnya kekuasaan yang dimiliki membuat kepada daerah cenderung akan melakukan tindakan korupsi melalui suap dan gratifikasi.

2. Kebebasan dalam Membuat Kebijakan

Hak diskresi, atau kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi, diketahui melekat kuat pada diri para pejabat . Masalahnya kemudian adalah definisi diskresi itu sendiri yang disalah artikan oleh para pejabat tersebut.

Diskresi itu cenderung terbatas, yaitu hanya dalam situasi sangat mendesak, namun justru para pejabat mengartikannya secara luas.

Contohnya dalam hal APBD, seorang pejabat bisa saja mengeluarkan dana yang tidak ada di dalam APBD. Untuk menutupi aksinya tersebut, pejabat itu akan membuat pengeluaran fiktif yang kemudian berakhir menjadi tindakan korupsi demi kepentingan pribadi.

3. Lemahnya Pertanggungjawaban

Yang termasuk ke dalam lemahnya pertanggung jawaban ini adalah sikap tidak transparan dalam mengelola anggaran, mengelola aset, serta pengadaan barang dan/atau jasa. Hal ini dapat menyebabkan seorang pejabat melakukan tindak pidana korupsi .

4. Faktor Lainnya

Beberapa faktor yang bisa jadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi oleh pejabat , antara lain adalah biaya pemilu yang terlalu mahal, sikap tidak kompeten dalam mengelola keuangan, ketidakpahaman atas peraturan yang ada, hingga pemahaman konsep budaya yang salah. (Annisa Roffina Nurprili)***