infonesia.xyz – Gedung Mahkamah Agung (MA) di Jakarta Pusat digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Penggeledahan dilakukan setelah ditetapkannya Hakim Agung Sudrajad Dimyati menjadi tersangka terkait kasus dugaan suap.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan pelaksanaan penggeledahan tersebut, tetapi dia belum memberi informasi lebih rinci.

“Benar, hari ini (Jumat, 23 September 2022) tim penyidik KPK melaksanakan penggeledahan, di antaranya berlokasi di Gedung MA RI,” ujar Ali Fikri kepada wartawan.

Dalam kesempatan itu, dia juga menginformasikan perkembangan penggeledahan akan disampaikan lebih lanjut.

“Kegiatan saat ini masih berlangsung dan nantinya kami akan kembali menginformasikan perkembangannya,” ujarnya menambahkan.

Hakim Agung telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) atas kasus menerima uang sebesar Rp800 juta dalam mengurus suatu perkara di MA.

Firli Bahuri ketua KPK mengatakan bahwa Hakim Agung menerima uang suap melalui Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung Elly Tri Pangestu (ETP).

“ Sudrajad Dimyati (SD) menerima sekitar Rp800 juta yang penerimanya melalui ETP (Elly Tri Pangestu),” ujar Firli Bahuri seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News.

Sudrajad Dimyati merupakan Hakim Agung pertama yang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK .

Dengan terjadinya penangkapan itu, Mahkamah Agung akan melakukan tindakan dengan pemberhentian sementara.

Selain itu, Komisi Yudisial (KY) akan berkontribusi untuk ikut memeriksa hakim dan pihak yang terlibat dalam kasus suap di Mahkamah Agung ini.

Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata menuturkan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini sesuai tugas dan kewenangan Komisi Yudisial .

Kata dia, Komisi Yudisial juga akan terbuka terhadap jalannya pemeriksaan baik kepada Mahkamah Agung ataupun ke KPK untuk kelancaran kasus ini.

Mukti Fajar mengaku, sangat menyayangkan kasus ini bisa terjadi karena menyangkut kehormatan dan keluhuran martabat hakim. (Yulia Ratnasari)***