infonesia.xyz – Internal PDI Perjuangan memanas jelang pencapresan Pemilu 2024. Perang dukungan buat dua kader partai banteng yang selama ini digadang-gadang menjadi calon presiden (capres) kian riuh.

Sebagian mendukung pencalonan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, sebagian lagi mendorong Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Forum-forum dibentuk demi eksistensi dua jagoan partai.

Namun demikian, sebagaimana disampaikan elite PDI-P berulang kali, ketuk palu pencapresan ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hingga kini, Megawati belum bicara perihal capres cawapres yang akan partainya usung.

Dewan Kolonel

Dukungan buat pencapresan Puan Maharani ditunjukkan sejumlah kader PDI-P melalui pembentukan forum Dewan Kolonel.

Bak putri raja, langkah Puan menuju pintu pilpres dikawal “prajurit” hingga “jenderal” Dewan Kolonel yang terdiri dari 12 kader PDI-P.

Kelompok itu diinisiasi oleh kader PDI-P Johan Budi sekitar 2-3 bulan lalu. Anggotanya seperti Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, hingga Masinton Pasaribu.

Dewan ini membawa misi meningkatkan elektabilitas Puan di seluruh daerah pemilihan hingga mengantarkan Ketua DPR RI itu ke gerbang pencapresan.

“Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing,” kata anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Pembentukan Dewan Kolonel telah direstui oleh Puan. Nantinya, Dewan Kolonel akan membentuk posko sebagai tempat rapat dan berdiskusi untuk pemenangan putri Megawati tersebut.

Namun begitu, keberadaan Dewan Kolonel sempat membuat Megawati terkejut. Presiden kelima RI itu mengatakan, Dewan Kolonel tak ada dalam AD/ART PDI-P.

“Jadi arahan ibu ketua umum juga sangat tegas. Tadi juga diingatkan oleh ibu ketua umum, ya itu tidak ada,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristyanto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Hasto pun memastikan, Dewan Kolonel hanya guyonan politik. Tak ada struktur demikian di tubuh PDI-P.

“Mana ada di dalam partai struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting,” kata Hasto, Rabu (21/9/2022)

“Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” sambungnya.

Hasto mengaku, dirinya telah bicara dengan salah satu anggota Dewan Kolonel yang juga pimpinan fraksi PDI-P di DPR, Utut Adianto, terkait ini. Dia meminta Utut mengingatkan seluruh kader PDI-P untuk kembali fokus bekerja.

Kendati demikian, kata Hasto, partainya tak akan menertibkan kader PDI-P yang membentuk Dewan Kolonel itu.

“Ya karena tidak ada, gimana mau dibelokkan, mau diluruskan. Jadi sikap partai sangat jelas,” kata dia.

Dewan Kopral

Para pendukung Ganjar Pranowo tak mau kalah. Merespons Dewan Kolonel, akan dibentuk Dewan Kopral.

Namun, berbeda dengan Dewan Kolonel yang diprakarsai oleh para kader PDI-P, Dewan Kopral diinisiasi oleh relawan pendukung Ganjar.

Tujuan pembentukan Dewan Kopral satu, mendorong pencapresan Ganjar pada Pemilu 2024.

Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer atau Noel mengatakan, pihaknya serius terkait ini. Nantinya, Dewan Kopral bakal memiliki kepengurusan, tapi tidak seketat organisasi pada umumnya.

“Lagi dirumuskan. Tetapi strukturnya tidak gemuk seperti pada umumnya organisasi,” kata Noel, sapaan akrab Immanuel, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

“Ketua Dewan Kopral, sekretaris Dewan Kopral, bendahara Dewan Kopral,” jelasnya.

Menanggapi ini, Hasto bilang, Dewan Kopral juga hanya akan partainya anggap candaan politik seperti halnya Dewan Kolonel.

“Ya, namanya ini kan guyonan-guyonan politik. Nanti ada dewan prajurit, nanti ada dewan panglima, ada dewan kepala daerah, ya itu,” ucap Sekjen PDI-P itu.

Sementara, terkait ini, Ganjar Pranowo meminta semua pihak menahan diri. Dia berkata, ihwal pencapresan merupakan kewenangan Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai.

“Saya minta semuanya bisa menahan diri. Tadi Pak Sekjen (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto) sudah menyampaikan, itu hanya candaan-candaan. Jadi publik tidak perlu merespons,” kata Ganjar ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

“Kedua, yang menentukan juga partai, kalau sudah ditentukan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Ganjar juga mengajak seluruh jajaran partai berkolaborasi, bukan malah terbelah karena pencapresan ini.

“Saya kira semua relawan dari pendukung siapa pun akan kolaborasi, tahan diri, edukasi publik agar semuanya ya, demokrasinya semakin dewasa,” kata Ganjar.

Sinyal PDI-P

Melihat dinamika ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat, PDI-P kian menunjukkan keberpihakan soal pencapresan Pemilu 2024.

Menurut dia, munculnya Dewan Kolonel mengisyaratakan dukungan partai besutan Megawati itu buat Puan maju sebagai capres.

Kendati elektabilitas Puan masih rendah, menurut Ujang, itu tak menjadi soal. Justru, Dewan Kolonel dibentuk untuk mendongkrak elektabilitas eks Menko PMK tersebut.

“Artinya, suka tidak suka, senang tidak senang, walaupun elektabilitas Puan masih di bawah, kelihatannya akan tetap dipaksakan untuk bisa menjadi capres dari PDI-P,” kata Ujang kepada Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

Menurut Ujang, keberpihakan PDI-P terhadap Puan bukan hanya ditunjukkan melalui pembentukan Dewan Kolonel. Sejak beberapa bulan lalu Puan sudah ditunjuk untuk memimpin silaturahmi PDI-P dengan partai-partai lain.

Tugas itu diberikan langsung oleh Megawati, sang pimpinan tertinggi partai.

Dengan situasi ini, kata Ujang, nama Ganjar Pranowo kian tersisihkan.

Ujang menilai, tidak berpihaknya PDI-P terhadap Ganjar sudah terlihat sejak lama. Misalnya, Ganjar kerap tidak diundang di acara PDI-P yang digelar di markasnya sendiri di Semarang, Jawa Tengah.

Tak hanya itu, beberapa elite partai banteng juga pernah terang-terangan menyentil Ganjar, menyebutnya sebagai sosok yang kelewat ambisius untuk maju sebagai capres.

Ujang mengatakan, dengan dibentuknya Dewan Kolonel, harapan Ganjar untuk diusung sebagai capres PDI-P semakin menipis.

“Dari indikasi-indikasinya, saya melihat bahwa Puan itu kelihatannya menjadi skenario atau skema dan akan dijadikan sebagai capres oleh PDIP di 2024 nanti, bukan Ganjar,” ujarnya.

Kendati begitu, menurut Ujang, bukan berarti langkah yang diambil PDI-P tak berisiko. Mencalonkan Puan dengan elektabilitas terbatas berisiko menggagalkan kemenangan partai banteng.

Apalagi, ada kemungkinan jika Ganjar tak dicalonkan sebagai presiden, Gubernur Jawa Tengah itu bakal tetap maju sebagai capres lewat partai lain.

Namun, Ujang yakin, risiko-risiko itu telah dihitung seluruhnya oleh PDI-P sehingga mereka siap untuk mati-matian bertarung pada pilpres mendatang.

“Prinsipnya bisa jadi bagi PDI-P untuk mendukung Puan itu menang ya menang bersama, kalah ya kalah bersama,” kata dia.