infonesia.xyz – Baru juga disalurkan, terungkap fakta bahwa ada Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak ( BLT BBM ) yang disalurkan kepada penerima yang tidak berhak.

Hal itu disampaikan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( TNP2K ) Sekretariat Wakil Presiden RI, Suprayoga Hadi.

Dia menuturkan bahwa pemerintah mendeteksi adanya exclusion error atau salah sasaran dalam penyaluran BLT BBM ini.

Tak tanggung-tanggung, jumlah penerima salah sasaran untuk BLT BBM ini mencapai 1,3 juta orang.

“Untuk menjangkau exclusion error, kemarin kita juga sudah coba hitung untuk yang BBM ini, kompensasi BBM itu ternyata ada sekitar 1,3 juta paling tidak yang exclusion error-nya sudah terdeteksi dalam hal ini,” kata Suprayoga Hadi, Rabu, 21 September 2022.

“Nah ini kita akan coba untuk insert, jadi sekarang kami dengan kemenko PMK dan teman-teman sedang mencoba untuk mensinkronkan angka ini,” tuturnya.

“Supaya jangan sampai nanti ada yang exclusion error, yang udah jelas-jelas berhak tapi nggak dapat, dalam hal ini,” ucapnya menambahkan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube BRIN Indonesia, Jumat, 23 September 2022.

Suprayoga Hadi juga menerangkan bahwa TNP2K menghadapi sejumlah tantangan dalam menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Selain masalah exclusion error, penyempurnaan basis data penetapan sasaran juga menjadi aspek yang perlu diatasi.

Salah satunya dengan menyiapkan sinkronisasi data yang telah divalidasi dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Data yang tengah disiapkan itu disebut Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Penyiapan data tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pusat Statistik (BPS), dan TNP2K .

Catatan inclusion error alias masyarakat yang tidak berhak menerima tetapi justru menerima bantuan juga disebut sebagai tantangan yang perlu diminimalisasi.

Selain itu, persoalan lembaga pelaksana program menjadi satu tantangan lain untuk menuntaskan masalah kemiskinan ekstrem.

Sebelumnya, Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak ( BLT BBM ) sejak 12 September 2022 lalu.

Secara total, dana yang dianggarkan untuk penyaluran BLT BBM Rp600.000 kepada 20,65 juta penerima yang tersebar di seluruh Indonesia ini mencapai Rp12,39 triliun.

BLT BBM 2022 diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga pertalite, solar, dan pertamax.

Pemerintah pun menetapkan beberapa syarat penerima BLT BBM , yaitu merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan bergaji/upah paling tinggi Rp3,5 juta per bulan mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.

Selain itu, penerima harus sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun anggota TNI/Polri.***