infonesia.xyz – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menemui Sekretaris Negara bidang Digitalisasi dan Modernisasi Administrasi Portugal Mario Campolargo di Lisabon, Jumat (24/9/2022).

Kedua pejabat negara tersebut berdiskusi tentang berbagai kemungkinan kerja sama di bidang digital yang bisa dilakukan kedua negara.

“Kami banyak mendiskusikan berkaitan dengan transformasi digital di banyak hal, mulai dari upstream infrastructure sampai downstream cyber security,” kata Johnny usai pertemuan di Kantor Kepresidenan Dewan Menteri, Lisbon, Portugal, Jumat.

Menkominfo ke Portugal didampingi Duta Besar Indonesia untuk Portugal Rudy Alfonso.

Bersama Mario Campolargo, Johnny memberikan keterangan kepada tiga wartawan Indonesia, termasuk Kompas.com, yang mengikuti lawatan ini.

Menurut Menteri Johnny, salah satu hal khusus yang didiskusikan adalah kemungkinan Indonesia menggunakan jaringan fiber optik Portugal di laut Atlantik untuk mencapai pantai timur Amerika.

Pada saat bersamaan, Indonesia juga tengah membangun jaringan fiber optik menuju pantai barat Amerika melalui Samudera Pasifik.

“Kalau ini bisa kami lakukan dengan baik, maka tentu akan memperlancar dan mempermudah komunikasi secara global,” tutur Johnny.

Lebih lanjut, ia menjelaskan posisi geografis Portugal yang sangat strategis, berada di ujung barat Eropa, persisi di tepi Samudra Atlantik dan berbatasan langsung dengan benua Afrika.

“Portugal sendiri punya banyak network yang menghubungkan antara Portugal dengan selatan sampai ke Afrika di wilayah Mediterania dan ke Amerika Selatan dan tengah. Kalau kita bisa menggunakan infrastruktur Portugal ini, khususnya transmisi data melalui fiber optik, maka itu akan bisa lebih efisien,” jelas dia.

Dalam pertemuan itu, Johnny melanjutkan, dibicarakan juga peluang kerja sama dalam hal keamanan digital. Kedua negara memiliki tantangan yang sama terkait hal tersebut.

“Kita mendiskusikan tidak saja cyber security untuk pemerintahan namun juga untuk sektor privat. Indonesia saat ini sudah menyiapkan payung hukum. UU Perlindungan Data Pribadi, misalnya,” kata Johnny.

Menurut dia, UU PDP yang baru disahkan Indonesia banyak merujuk pada General Data Protection Regulation Europe Union (EU GDPR). Dengan demikian, pembicaraan soal keamanan digital antara Indonesia dan Portugal berada pada ruang legislasi yang sama.

Talenta digital dan UMKM

“Nah, kerja sama-kerja sama lanjutannya antara Indonesia dan Portugal, kita bisa saling tukar pengalaman termasuk di dalam peningkatan talenta-talenta di bidang digital,” tutur Johnny.

Menyambung Johnny, Mario Compolargo menegaskan soal pentingnya talenta-talenta di bidang digital dalam pengembangan ekosistem ekonomi digital kedua negara.

“Talenta di bidang digital sungguh sangat penting. Kita perlu menarik mereka untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah di negara kita masing-masing, termasuk juga membangun start up dan struktur kewirausahaan digital,” kata Mario.

Johnny menambahkan, satu hal yang sama antara indonesia dan portugal adalah soal kekuatan di bidang ekonomi digital. Kedua negara mempunyai kepentingan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah di negara masing-masing.

“Supaya usaha mikro, kecil, dan menengah ini bisa bergerak dan bertumbuh tentu insfrastruktur harus digelar dengan betul. Oleh karena itu, ruang digital ini harus dijaga bersama-sama,” ujar Johnny.

Lanjutan pertemuan tahun lalu

Pembahasan kerja sama antara Indonesia dan Portugal ini boleh dibilang merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya.

Pada November tahun lalu, Duta Besar Portugal untuk Indonesia Maria Joao Falcao Poppe Lopes Cardoso pernah menemui Johnny di Jakarta.

Dalam pertemuan itu Maria menyampaikan bahwa Portugal mempunyai pusat data yang bisa menjadi hub Indonesia. Jaringan fiber optik Portugal di Samudra Atlantik melintasi Brazil dan Amerika Selatan.

Saat ini pemerintah Indonesia memang sedang membangun infrastruktur digital besar-besaran untuk menjembatani kesenjangan digital di sejumlah wilayah tanah air.

Pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan empat pusat data nasional untuk merealisasikan bentuk pemerintahan berbasis digital.