infonesia.xyz – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan kerugian PT Hutama Karya (Persero) akan membengkak hingga Rp 6 triliun pada 2026. Peningkatan kerugian itu di antaranya karena pengerjaan pembangunan sejumlah tol.

“Diperkirakan di 2026 Hutama Karya mengalami kerugian sebesar Rp 6 triliun,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban Kemenkeu dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (22/9/2022).

Ia menjelaskan, Hutama Karya mengalami kerugian sekitar Rp 2 triliun pada 2020 dan Rp 2,4 triliun pada 2021, yang disebabkan beroperasinya sebagian ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sehingga bunga pinjaman sudah mulai dihitung.

Di sisi lain, sebagian ruas dari Jalan Tol Trans Sumatra ternyata tidak menghasilkan pendapatan sesuai dengan feasibility study yang direncana kandi awal.

Selain itu, Hutama Karya juga mengalami peningkatan ekuitas dan liabilitas karena PMN dan penarikan porsi utang untuk pembangunan JTTS.

“Kalau ihat dari periode 2014 ke kuartal II-2022 telah terjadi peningkatan aset sebesar 2.000 persen, sementara liabilitas naik 1.300 persen dan karena dukungan pemerintah maka ekuitas tumbuh sebesar 5.454 persen,” paparnya.


Bila melihat rasionya, debt to EBITDA perusahaan mengalami peningkatan hingga 14,49 kali yang menunjukkan bahwa Hutama Karya berpotensi tidak memiliki cukup pendapatan untuk membayar kewajibannya.

Kemudian debt-service coverage ratio (DSCR) serta interest coverage ratio (ICR) Hutama Karya berjumlah kurang dari 1 pada 2 tahun terakhir. Hal itu dinilai menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang maupun bunga tanpa mencari sumber pendanaan lain.

“Dengan kondisi itu, ekuitas akan tergerus maka Hutama Karya mengusulkan PMN operasional, namun kemudian dapat disubstitusi dengan komitmen divestasi tiga ruas,” kata Rionald.

Seiring dengan kondisi Hutama Karya yang merugi karena penugasaan membangun proyek tol, pemerintah mengusulkan penambahan penyertaan modal negara (PMN) pada Hutama Karya sebesar Rp 7,5 triliun. Maka total suntikan PMN yang dialokasikan untuk Hutama Karya menjadi sebesar Rp 31,3 triliun di 2022.

Tambahan PMN tersebut merupakan kelanjutan dari penyertaan modal negara yang diberikan untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sepanjang 2.813 kilometer (km).

“Adapun rencana penggunaan PMN tersebut adalah untuk ruas Sigli-Banda Aceh sekitar Rp 2,830 triliun, kemudian untuk ruas Kisaran-Indrapura Rp 1,127 triliun,” ungkapnya.

Lalu penambahan PMN tersebut akan digunakan untuk melanjutkan proses konstruksi ruas Pekanbaru-Dumai sebesar Rp 1,13 triliun, Indralaya-Muara Enim Rp 2,31 triliun, dan Penanjung-Bengkulu sekitar Rp 97 miliar.

“Urgensinya itu karena ada ruas-ruas yang telah beroperasi secara penuh, namun kebutuhan pendanaan porsi ekuitas dari PMN-nya belum terpenuhi secara keseluruhan. Lalu progres pembangunan konstruksi pada ruas Jalan Tol Trans Sumatra tahap I lebih tinggi dari progres ketersediaan dana,” papar dia.

Lebih lanjut, Rionald menilai keberadaan Tol Trans Sumatera akan memberikan sejumlah manfaat, utamanya mendukung konektivitas masyarakat di Pulau Sumatera, memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja, serta berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB).

“Sehingga tentunya ini dapat menurunkan biaya transportasi dan efisiensi waktu tempuh, serta memperkuat permodalan perseroan untuk mendukung keberlangsungan penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatera,” pungkasnya.