InfoNesia.xyz – Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan pengguna kripto cukup pesat, menurut data dari kementerian perdagangan Indonesia, negara ini memiliki lebih dari 14 juta pengguna kripto, jumlah ini pun melebihi pengguna saham yang hanya berjumlah 9 juta.

Di Indonesia aset kripto pun sudah memiliki klasifikasi yang jelas sebagai komoditas yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kementerian Perdagangan. Bappebti bekerja sama dengan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), sebuah kelompok perdagangan, untuk membuat dan memelihara aturan lisensi untuk aset kripto dan penyedia layanan.

Per 1 Agustus 2022, Bappebti pun telah menerbitkan daftar terbaru untuk 383 kripto yang legal diperdagangkan di bursa berjangka, di antaranya adalah Bitcoin, Ethereum, Ripple, dan lain sebagainya.

Melihat pertumbuhan ini dan regulasi yang sudah cukup jelas, Jerry Sambuaga Wakil Menteri Perdagangan pun memaparkan jika Indonesia memiliki rencana besar terkait token lokal.

“Indonesia sangat berharap memiliki banyak komoditas untuk diekspor. Dan kami dapat mengambil kesempatan ini untuk menjadikan crypto sebagai salah satu produk potensial untuk ekspor,” kata Jerry Sambuaga, wakil menteri perdagangan Indonesia, kepada CoinDesk dalam sebuah wawancara.

“ Jika Indonesia dapat mendorong dan mengembangkan token lokal yang disetujui menjadi “produk berharga”, token tersebut dapat digunakan dan dikenakan pajak sebagai komoditas Indonesia yang diperdagangkan di pasar global.”

Sambuaga mengindikasikan penerbitan token lokal juga bisa meningkatkan perekonomian negara.

Dia mengatakan token-token lokal bisa menjadi cara untuk mempromosikan Indonesia di luar negeri yang akan mendatangkan “konsumen,” “calon investor” dan “pemangku kepentingan yang ingin berkolaborasi dengan pengembang koin lokal.

Mendapatkan Legalitas untuk Token Lokal

Untuk bisa diperdagangkan di bursa terdaftar di Bappebti, token digital harus berbasis teknologi buku besar yang didistribusikan. Itu juga harus diklasifikasikan sebagai “aset” atau “aset yang didukung”, karena penggunaan kripto sebagai alat pembayaran dilarang berdasarkan peraturan lokal, serta hukum Islam.

Semua penerbit token lokal yang mencari tempat di whiteliist juga harus melalui penilaian yang disebut “analytical hierarchy process” (AHP), yang dilakukan oleh ABI dan Bappebti.

ABI melihat kapitalisasi pasar dari aset, bursa yang terdaftar di dalamnya serta manfaat ekonomi dan risiko yang terkait dengan token dan memberikan nilai pada aset sebelum Bappebti meninjaunya.

“Selama memenuhi kriteria, maka mereka bisa dimasukkan dalam whitelist Jadi ini adalah metode yang sangat terbuka dan sangat transparan,” kata Jay Jayawijayaningtiyas, manajer Luno Indonesia.

Proses Daftar Token Lokal Tidak Mudah

Namun pada realitanya mendapatkan legalitas atau masuk ke daftar whitelist Bappebti bukan perkara mudah dan harus melalui serangkaian proses serta penilaian yang dilakukan ABI.

Agustino Wibisono, pendiri startup kripto Indonesia Sangkara, telah mencoba untuk mendapatkan persetujuan untuk token yang ia ciptakan, karena tanpa persetujuan, token tidak bisa diperdagangkan di bursa berjangka yang terdaftar di Bappebti.

“Kami berharap kami akan mendapatkan lisensi kami dengan cukup cepat,” kata Wibisono.

Menurut Asih Karnengsih, ketua ABI, keadaan menjadi cukup sulit untuk token lokal baru yang belum terdaftar di bursa atau yang diperdagangkan hanya di beberapa platform tidak mungkin mendapat skor tinggi pada tes AHP yang dilakukan oleh asosiasi dan bursa kripto.

“Regulasinya cukup jelas, tapi belum ideal. Jadi apa yang coba dilakukan asosiasi adalah membantu [regulator] untuk mengeksplorasi bagaimana kita dapat membuat prosesnya lebih baik, khususnya untuk memastikan proyek-proyek lokal dapat tumbuh di sini di Indonesia, ”kata Karnengsih.